More
    HomeBerita PolisiKapolresta Malang Kota Tekankan Netralitas Anggotanya pada Pemilu 2024

    Kapolresta Malang Kota Tekankan Netralitas Anggotanya pada Pemilu 2024

    Published on

    spot_img

    Kapolresta Malang Kota Tekankan Netralitas Anggotanya pada Pemilu 2024

    Kota Malang – Kombes Pol Budi Hermanto S.I.K, M.Si, menegaskan pentingnya netralitas anggota Polresta Malang Kota pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikan saat apel jam pimpinan (Senin, 21/11) yang dihadiri oleh seluruh Kapolsek, PJU, PNS, dan anggota Polri.

    Mengingat aturan netralitas personel Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal 28 ayat (1) menegaskan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

    Selain itu, Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022, termasuk Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Pasal 4 dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menekankan bahwa setiap pejabat dalam etika kewarganegaraan wajib bersikap netral dalam kehidupan politik.

    Penegasan aturan tersebut juga mencakup larangan bagi personel Polri untuk berfoto bersama bakal pasangan calon kepala atau wakil kepala atau caleg.

    “Hal ini penting untuk menjaga independensi serta kredibilitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugas yang bersifat netral dan profesional, tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis” ungkap Kombes Pol Buher (Senin, 20/11)

    Pentingnya netralitas Polri dalam Pemilu 2024. Sebagai pondasi utama dalam menjaga profesionalisme dan integritas institusi kepolisian.

    Ungkapan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal 28 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik, sementara ayat (2) melarang anggota Polri untuk terlibat dalam hak memilih maupun dipilih dalam konteks politik.

    “Sanksinya akan bervariasi, mulai dari hukuman disiplin hingga tindakan berdasarkan kode etik profesi Polri,” tegas Buher.

    Penjelasan ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga independensi, keprofesionalan, serta netralitas dalam konteks politik.

    ‘Hal ini merupakan upaya penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai lembaga yang adil, netral, dan dapat dipercaya” Pungkasnya

    Latest articles

    Humas Polri Gelar Rakernis, Tingkatkan Kemampuan Hadapi Tantangan Nasional dan Global

    Humas Polri Gelar Rakernis, Tingkatkan Kemampuan Hadapi Tantangan Nasional dan Global Kadiv Humas Polri, Irjen...

    Strategi Humas Polri Menjaga Kepercayaan Publik

    Strategi Humas Polri Menjaga Kepercayaan Public Divisi Humas Polri terus memperkuat komunikasi internal dengan menggelar...

    Rakernis Humas Polri 2024 di Surabaya, Donor Darah dan Solidaritas untuk Korban Bom

    Rakernis Humas Polri 2024 di Surabaya, Donor Darah dan Solidaritas untuk Korban Bom SURABAYA, 22...

    Rakernis Divisi Humas Polri 2024, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

    Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati Rakernis Divisi Humas...

    More like this

    Humas Polri Gelar Rakernis, Tingkatkan Kemampuan Hadapi Tantangan Nasional dan Global

    Humas Polri Gelar Rakernis, Tingkatkan Kemampuan Hadapi Tantangan Nasional dan Global Kadiv Humas Polri, Irjen...

    Strategi Humas Polri Menjaga Kepercayaan Publik

    Strategi Humas Polri Menjaga Kepercayaan Public Divisi Humas Polri terus memperkuat komunikasi internal dengan menggelar...

    Rakernis Humas Polri 2024 di Surabaya, Donor Darah dan Solidaritas untuk Korban Bom

    Rakernis Humas Polri 2024 di Surabaya, Donor Darah dan Solidaritas untuk Korban Bom SURABAYA, 22...